Mangkir Apel, Bupati Gresik ‘Setrap’ 192 ASN

Gresik – Entah memang tidak disiplin atau apes, namun ada 192 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Gresik yang saat ini Rabu (4/4/2018), ‘dijemur’ dilapangan. Mereka adalah ASN yang mangkir apel pagi pada Senin kemarin.
Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto memimpin langsung apel khusus ini didampingi Sekda Gresik serta jajaran Pejabat Pemkab Gresik yang lain.

Tak hanya para staf yang terlambat yang ikut pada apel penjemuran tersebut. Para Kepala OPD juga diwajibkan mendampingi stafnya saat menerima hukuman disiplin. Saat memimpin Apel, Bupati menyampaikan permintaan maaf kepada para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang juga wajib ikut mendampingi stafnya sehingga ikutan merasakan teriknya panas matahari.

Ini merupakan konsekwensi seorang atasan yang ikut bertanggungjawab tentang kedisiplinan anak buahnya.
“Upaya ini bagian dari upaya mendisiplinkan ASN guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kalau setiap hari banyak ASN banyak yang mangkir dan terlambat, maka pelayanan kepada masyarakat akan terganggu.

“Saya berharap setelah ini tidak ada lagi ASN yang terlambat atau tidak masuk tanpa keterangan yang jelas” tandas Sambari.

Meski telah dihitung, namun Sekda Gresik Djoko Sulistiohadi yang ikut mendampingi Bupati meminta kepada BKD untuk menghitung kembali, dengan mencocokkan jumlah ASN yang mangkir kemarin dengan jumlah yang tidak hadir hari ini. Rupanya ada satu orang Tenaga Harian lepas (THL) dari Bagian Kesra Sekretariat Pemda Gresik.

“Tolong Kabag Kesra untuk melaporkan keberadaan THL tersebut” pinta Sekda.

Menurut Sekda, Upaya untuk mendisiplinkan ASN ini akan diberlakukan untuk seluruh ASN diwilayah Kabupaten Gresik.
“Selain mendisiplinkan ASN di lingkungan Kantor Sekretariat Pemda dan sekitarnya, Bupati Bersama tim displin Pemkab Gresik akan selalu mengadakan sidak ke kantor yang ada di Luar Komplek Sekretariat.
Sidak Tim displin ini sekaligus memberikan sanksi baik berupa teguran secara lisan maupun tertulis” ujarnya kepada Kepala Bagian Humas dan Protokol Suyono. (sdm)

Inspektorat Selidiki Penyimpangan Anggaran Desa

KOTA – Banyaknya laporan keuangan desa pada tahun 2016 yang belum beres menjadi sorotan Inspektorat Gresik. Akibat ketidakberesan tersebut, anggaran desa pada tahun 2017 tidak bisa dicairkan. Mulai kemarin, Inspektorat telah menerjunkan tim untuk melakukan pemeriksaan.

Kepala Inspesktorat Kabupaten Gresik Hari Soerjono membenarkan jika timnya sudah mulai diterjunkan sejak beberapa hari terakhir. “Sudah, kami sudah terjunkan tim untuk memantau perkembangan laporan keuangan desa yang belum selesai dikerjakan,” ujarnya, kemarin.

Dikatakan, saat ini pihaknya belum mendapatkan laporan dari tim yang diterjunkan di lapangan. Namun, yang jelas, Inspektorat meminta agar desa segera menyelesaikan persoalan 2016. “Belum ada laporan, soalnya tim baru kemarin turun ke lapangan untuk melihat langsung,” kata dia.

Ditambahkan, terkait informasi adanya desa yang belum membangun secara fisik tapi sudah dilakukan pencairan pihaknya belum dapat laporan. Sehingga, pihaknya belum bisa memastikan bisa diproses hukum atau ada sanksi lainnya. “Kami lihat dulu masalahnya, nanti baru dilakukan kajian,” imbuh dia.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Gresik Tursilowanto Hariogi membenarkan jika masih ada desa yang belum menyelesaikan laporan anggaran 2016. Padahal, ini menjadi salah satu syarat agar anggaran 2017 bisa dicairkan. “Iya memang masih ada yang belum beres laporan 2016-nya. Makanya tidak bisa cair,” ujarnya.

Dikatakan, pihaknya tidak berani mencairkan anggaran 2017 selama persoalan laporan anggaran 2016 tidak diselesaikan. Untuk persoalan laporan pajak, pihaknya sudah melakukan diklat khusus untuk desa. “Tapi kalau untuk masalah tidak ada fisiknya tapi ada SPJ-nya saya tidak berani mencairkan karena rawan,” terang dia.

Informasi yang berhasil dihimpun, sampai saat ini ada sekitar 58 desa yang laporan penggunaan anggaran tahun 2016 belum beres. Persoalan utama ketidakberesan laporan ini adalah banyak desa yang mengajukan pencairan anggaran namun bangunan fisiknya tidak ada. Kemudian, beberapa desa juga belum membayar pajak proyek pembangunan. (radargresik)

Masyarakat Bisa Awasi Dana Desa

GRESIK – Besarnya anggaran alokasi dana desa (DD) membuat kejaksaan negeri Gresik mengadakan pengawasan penggunaan anggaran dengan membentuk tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Tim TP4D mengadakan sosialisasi kepada para kepala desa dan perangkat desa karena temukan kades yang sengaja menyelewengkan dana desa dengan merekayasa laporan pertanggungjawaban kegiatan proyek pembangunan.

Seperti yang menimpa kades di Pulau Bawean, terpaksa dilakukan penahanan akibat diduga korupsi dengan cara merekayasa LPJ proyek pembangunan jalan desa.

“Dengan sosialisasi ini, jika masih ada Kades maupun perangkat desa yang nekat menggunakan dana desa bisa dijerat dengan hukuman, sebab pengarahan sudah dilakukan,” kata Ketua tim TP4D Kejari Gresik Luthcas Rohman sekaligus Kasi Intel, usai sosialisasi di ruang Mandala Bhakti Praja, kantor Bupati Gresik, Kamis (24/8/2017).

Tim TP4D menginginkan agar para kades beserta perangkatnya menggunakan dana desa tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan.

“Harapan kita itu, sehingga pembangunan di desa benar-benar terlaksana dengan baik dan kualitas baik,” imbuhnya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Gresik Pandoe Pramoekartika mengatakan bahwa lembaga kejaksaan bagian dari pemerintahan yang ditugaskan untuk mengawal dana desa.

Sehingga para Kades tidak perlu takut untuk konsultasi terkait peraturan hukum yang berkaitan dengan penggunaan dana desa.

“Kejaksaan melalui TP4D siap mengawal dan mengamankan program pembangunan di daerah, termasuk mengawal penggunaan dana desa,” kata Pandoe Pramoekartika.

Masdukan Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan inspektorat Pemkab Gresik mengatakan bahwa dalam pengawasan dana desa, masyarakat umum pun dapat melakukan pengawasan.

Namun, biasanya masyarakat yang tidak tahu tidak memanfaatkan fungsi pengawasan dana desa.

“Masyarakat mempunyai hak melakukan pengawasan terhadap pembangunan desa. Camat juga boleh melakukan pengawasan dan pembinaan pembangunan desa,” kata Masdukan. ( SURYA.co.id )